PANCASILA DALAM LINGKARAN

Tulisan ini terinspirasi dengan banyak terjadinya fenomena kebangsaan dewasa ini yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini dapat kita dapatkan baik di obrolan di kantor-kantor, diwarung kopi, di kampus-kampus, di media masa terlebih-lebih di media social dan sebagainya, bagaimana tarik menarik antara isu-isu Suku, Ras, dan Agama dan Antar Golongan (SARA), terlebih hal ini ketika Ir. Joko Widodo menjadi Presiden yang sebelumnya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Ir. Basuki Cahya Purnama (Ahok) yang tadinya sebagai wakilnya secara otomatis menjadi Gubernur. Isu Kebangkitan Komunisme/PKI menjadi isu besar dalam era ini, hal ini di picu dengan dibukanya kerjasama bilateral RI-RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dimana penandatanganan MoU nya dilakukan tangal 26 Maret 2015.

Tentunya hal ini ditunjang dengan beberapa data seperti meningkatnya jumlah Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2016 tercatat sebesar USD314,3 miliar atau tumbuh 3,7%, dimana RRT merupakan salah satu Negara pemberi utang dimana pada Januari 2015 utang Indonesia ke Tiongkok 8,55 miliar US$, maka per Januari 2016 tumbuh menjadi 13,65 miliar US$, naik 59%, meskipun sebenarnya jumlah nilai ini tidak lebih besar dari Singapura, dimana pada akhir Januari 2016 menjadi 55,1 US$, dan Jepang, dimana akhir Januari 2016 tercatat 31,55 US$. Namun dengan dibukanya kerja sama dengan Tiongkok ini, menjadi fenomenal karena memang sebelumnya tidak dilakukan sudah sejak lama di mulai Era Orde Baru. Hal ini juga di dukung dengan munculnya berbagai fakta munculnya tenaga ilegal kerja Asing asal Tiongkok yang menurut beberapa sumber banyak pelanggaran terhadap UU ketenagakerjaan maupun keimigrasian, kiriman narkoba dari Tiongkok dengan berbagai cara ke Indonesia, sampai ditemukannya perkampungan illegal warga Negara Tiongkok di bogor. Berbagai kelompok masyarakat mencoba mengingatkan kepada pemerintah akan isu kebangkitan PKI di bangsa ini, hal ini dilakukan dengan berbagai cara mulai dari aksi demontrasi, surat tertulis kepada pemerintah, dialog dengan lembaga DPR, Kemenhukham, dan lembaga pemerintahan lainnya, seminar-seminar, sampai berbagai tulisan, meme dalam media social yang diharapkan dapat dibaca oleh semua pihak baik Negara maupun masyarakat secara luas.


Di lain pihak isu tentang bangkitnya kelompok Islam fundamental pun terus berkembang, dimana hal ini di picu dengan berbagai rangkaian gerakan keompok-kelompok masyarakat yang dianggap teroris sampai berbagai aksi demontrasi yang dilakukan oleh umat Islam yang di duga dimasuki oleh kelompok Islam fundamental tersebut dalam rangka menjatuhkan Negara yang syah dan menggantinya menjadi Negara Islam. 
 

Tentunya isu fenomenal tentang kebangkitan Komunisme dan Islam fundamental ini menjadi kekhawatiran kita semua, yang dikemas dengan slogan-slogan anti Islam, anti, kebhinekaan, anti Pancasila, anti kerukunan (intoleransi), anti China dan sebagainya. Rasanya memang isu-isu ini sangat empuk menjadi sasaran tembak dari berbagai pihak untuk mengoyahkan bahkan menhancurkan bangsa ini hal ini dikarenakan kedua isu ini sudah menjadi sejarah kelam bagi bangsa ini.

Namun tentunya yang kadang tidak kita sadari, liberalism dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita juga sebenarnya banyak persoalan, namun sayang tidak banyak dipermasalahkan, padahal kita tahu dalam sejarah kita, setelah berakhirnya kepeminpinan Ir Soekarno, kebangkitan Orde Baru dengan Soeharto sebagai Presidennya yang membuka secara lebar kerjasama dengan Negara-negara liberal diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia dan lain-lain telah melahirkan berbagai kebijakan yang tentunya menguntungkan Negara-negara tersebut, dilain pihak bangsa ini pun terjebak kedalam kehidupan kapital, hal ini dibuktikan dengan penguasaan ekonomi yang berada pada beberapa orang dan kelompok tertentu saja saja, begitupun beberapa perusahaan multinasional asal Negara liberal tersebut yang sampai saat ini masih ada di Negara tercinta ini.
 

Sehingga persoalan menjadi lebih komplek, karena polarisasi ideology liberalism-kapitalisme, Islamisme dan komunisme akan selalu menjadi masalah bangsa Indonesia, jika Negara tidak kuat dalam mempertahankan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa yang dijadikan ideology Negara, dasar Negara dan Pandangan hidup bangsa. 
 

Dari latar belakang fenomena-fenomena di atas, tentunya kita dapat melihat persoalan dasar, dari berbagai masalah yang terjadi pada bangsa ini, yakni polarisasi ideology yang selalu tarik menarik antara liberalism-kapitalisme, sosialis-komunisme, dan Islamisme, semua pihak berteriak “pertahankan Pancasila” tetapi menurut persepsinya maing-masing. Hal inilah yang menjadi tantangan bangsa saat ini seberapa kuat mempertahankan ideology bangsa Pancasila yang diinginkan bersama.

Jadi seperti apa ideology kita sesungguhnya? Saya tertarik dari penemuan baru dari M. Purwasasmita (2014), yang secara ringkas menjelaskan bahwa jika dilihat dari model kemanusiaan ideal dari skala individu, skala masyarakat/bangsa dan skala keilmuan. Dari skala individu manusia membutuhkan 1) badan atau fisik, 2) nalar, 3) komunikasi, 4) etika, dan 5) Takwa, kemudian ketika diangkat kedalam skala masyarakat/bangsa maka akan ditemukan rumusan bahwa ketika manusia ada untuk pertama kalinya berupa badan atau fisiknya, maka dalam skala masyarakat bangsa Indonesia, lahirlah namanya bangsa “Indonesia yang Satu”. Perkembangan nalar manusia dalam skala bangsa hal ini sama dengan perkembangan perekonomian, bagi bangsa Indonesia “perekonomiannya yang adil”. Ketika manusia terus berkembang, maka keterampilan komunikasi dalam kehidupan sangat dibutuhkan, dalam sekala bangsa, maka “musyawarah yang mufakat” sebagai landasan komunikasi bangsa Indonesia untuk menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan. Selanjutnya perkembangan manusia mendapatkan etika dalam kehidupannya, maka dalam skala bangsa, Indonesia mendapatkan kehidupan “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan ketika manusia mendapatkan tingkat ketakwaan dalam kehidupannya, maka dalam skala bangsa, Indonesia memiliki “Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika dilanjutkan lebih luas lagi ke dalam skala keilmuan yang memiliki sifat universal, dari sudut pandang upayanya, secara berurutan unsur 1) Ilmu pengetahuan dan teknologi, 2) ekonomi, 3) social budaya, 4) budaya dan 5) agama. Sedangkan dari sudut pandang nilai maka urutannya menjadi 1) agama, 2) budaya, 3) social budaya, 4) ekonomi dan 5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tentunya dengan bobot masing-masing sudut pandang yang berlawanan. Hal ini menjelaskan kepada kita semua bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ternyata memiliki nilai-nilai universal, tidak saja dibutuhkan bagi segenap bangsa Indonesia tetapi juga bagi setiap warga Negara dunia. 


Untuk itu, untuk memberikan keyakinan kembali terhadap bangsa Indonesia bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai bangsa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang secara sosiologis sudah ada sejak bangsa ini ada, namun secara yuridis ada sejak ditetapkannya Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia yaitu tanggal 18 Agutus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dengan isi dan urutan sebagai berikut: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan 5) Keadilan Social bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Adapun tanggal 1 Juni 1945 adalah munculnya pertama kali istilah Pancasila dalam pidato Ir. Soekarno, dimana isi dan urutannya sebagai berikut: 1) Kebangsaan Indonesia, internasionalisme, atau perikemanusiaan, mufakat atau Demokrasi, 4) kesejahteraan Sosial, dan 5) Ketuhanan yang berkebudayaan. Tentunya jika dihubungkan dengan hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni, maka penulis melihat itu karena menghormati jasa Ir. Soekarno sebagai proklamator dan pencetus istilah pertama dasar Negara Indonesia yaitu dengan istilah Pancasila. 
 

Tentunya rumusan Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI di atas, menjadi rujukan konstitusional bagi bangsa Indonesia. Rumusan hasil perjanjian luhur bangsa Indonesia, mengapa demikian? Hasil dari tarik menarik dan pergulatan pemikiran dari berbagai ideology yang berkembang dalam isi kepala the founding fathers bangsa ini, pemikiran sekulerisme, Islamisme, komunisme, nasionalisme berkembang dan bertarung. Meskipun tanggal 22 Juni 1945 telah ditetapkan suatu Piagam Jakarta dimana didalam alinea keempat tertera rumusan dasar Negara dengan isi dan urutan 1) Ke Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyarawaratan/perwakilan; dan 5) Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Namun rumusan tersebut disepakati ulang oleh kelompok Islam dan Non Islam, dengan dasar bahwa Negara dan bangsa ini tidak boleh menjadi Negara yang berdasarkan salah satu agama, bangsa yang multikurlutal sehingga dengan jiwa besar demi keutuhan bangsa dan mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia para kelompok Islam menyetujui rumusan sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
 

Saat itulah bangsa ini telah memberi pelajaran besar pada dunia bahwa toleransi beragama dan berbangsa di negeri ini telah ditanamkan pada jiwa anak bangsa. Sebagai umat terbanyak di negeri ini umat Islam mau menghormati, menghargai umat-umat lain yang minoritas, luar biasa, tentunya hal ini akan jadi sejarah besar bagi bangsa yang kita cintai ini.

Sumber: http://www.ika-pkn-upi.org/2017/02/pancasila-dalam-lingkaran.html